MAMUJU - Menyadari kompleksitas tantangan pangan yang tidak lagi sekadar tentang produksi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah merancang langkah strategis dengan membentuk Forum Ketahanan Pangan Daerah.

Inisiatif ini digulirkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan wilayah, yang merupakan prioritas utama kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Rencana pembentukan forum tersebut dibahas secara mendalam dalam sebuah pertemuan koordinasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar pada Jumat (9/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Sulbar, Hasanuddin, didampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Arjanto, menerima kunjungan Plt. Kepala Dinas Pangan Sulbar, Adnan, guna menyelaraskan langkah dan persepsi.

Hasanuddin menegaskan pentingnya koordinasi yang solid ini untuk membangun fondasi yang kokoh.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan kemandirian pangan Sulbar tetap kokoh dan masyarakat terlindungi dari potensi krisis pangan akibat ketidakpastian iklim. Ini juga selaras dengan visi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyejahterakan petani serta menjaga stabilitas harga pangan. Forum ini akan menjadi wadah integrasi kebijakan pangan di Sulawesi Barat,” ujarnya usai pertemuan.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa forum yang akan dibentuk bukanlah sekadar wadah diskusi, melainkan instrumen kebijakan aktif untuk mengintegrasikan berbagai program dan mengatasi tantangan secara holistik.

Adnan, selaku Plt. Kepala Dinas Pangan, menjelaskan landasan hukum dan tujuan operasional forum.

Ia menyatakan bahwa pembentukan forum ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan Bapperida ditunjuk sebagai koordinator strategis yang fokus pada aspek kewilayahan.

“Tantangan pangan saat ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga mitigasi risiko perubahan iklim, kebencanaan, serta penguatan sistem data pangan. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut,” jelas Adnan.

Penekanannya pada aspek mitigasi risiko dan penguatan data menunjukkan pendekatan yang proaktif dan berbasis bukti, mengakui bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan semakin multidimensi.

Sebagai langkah konkret menuju realisasi, rencana pembentukan forum ini akan segera dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pada Senin (12/1/2026).

Tahap ini penting untuk mendapatkan arahan kebijakan yang lebih tinggi serta memastikan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah.

Dengan demikian, Forum Ketahanan Pangan Daerah diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem pangan Sulbar yang tidak hanya mandiri dalam produksi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi guncangan iklim dan krisis, serta adil dalam distribusi dan stabil dalam harga, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. (hms/rls)

Editor: Abi Ghifar