MAMUJU - Dalam upaya sistematis mempercepat transformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi penerapan manajemen talenta dan profiling Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Junda Maulana, pada Rabu (7/01/2026) ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Muh. Darwis Damir, beserta seluruh pejabat administrator dan fungsional di lingkungan badan tersebut.

Sosialisasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, dengan fokus pada pemetaan kompetensi, pengembangan karier, serta pembentukan birokrasi yang berbasis kinerja dan data, sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Inti dari inisiatif ini adalah penciptaan rekam jejak ASN yang jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Sekda Junda Maulana menekankan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Profiling ASN dinilai menjadi kunci penempatan pegawai sesuai kompetensi, sekaligus menjadi referensi vital untuk proses promosi, rotasi, dan pengembangan karier jangka panjang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menyatakan bahwa penerapan sistem ini adalah bagian integral dari peningkatan profesionalisme ASN. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan dan keabsahan data.

“Data ASN harus lengkap, valid, dan terus diperbarui. Tanpa data yang akurat, pengambilan keputusan bisa keliru dan berpotensi menghambat kinerja organisasi. Karena itu, kami mendorong seluruh pegawai untuk serius melengkapi profil kepegawaiannya,” ujarnya.

Melalui sistem manajemen talenta ini, diharapkan terjadi lompatan dalam efektivitas reformasi birokrasi di Sulawesi Barat.

Sistem ini dirancang agar kinerja setiap ASN dapat terpantau dengan lebih baik, yang pada gilirannya diharapkan berdampak langsung pada optimalisasi pelayanan publik.

“Harapan kami, melalui manajemen talenta ini, kinerja ASN semakin terukur, pelayanan publik semakin optimal, dan reformasi birokrasi di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif,” tutup Darwis Damir.

Dengan demikian, langkah ini bukan sekadar administrative procedure, melainkan investasi strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan bagi masyarakat. (rls)