JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan signifikan dengan menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyentuh sektor sensitif, pengelolaan kuota haji tahun 2024.

Penetapan ini menyasar figur-figur yang pernah memegang kendali strategis, yakni YCQ yang menjabat sebagai Menteri Agama periode 2020-2024 dan IAA sebagai mantan Staf Khusus Menteri Agama.

Langkah tegas ini tidak hanya mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam proses yang seharusnya suci dan transparan, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat bahwa praktik koruptif di bidang apa pun, termasuk yang berhubungan dengan ibadah, tidak akan diberi toleransi.

Dalam mengusut kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar ini, KPK tidak bekerja sendirian. Lembaga tersebut secara intensif berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan perhitungan yang akurat dan detail besaran kerugian yang diderita negara.

Koordinasi antar-lembaga negara ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan setiap proses hukum didasarkan pada data dan audit yang kuat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun di mata publik.

Sebagai langkah kongkrit dalam pengamanan barang bukti dan upaya pengembalian kerugian negara, KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana ini.

Aset yang disita beragam, mulai dari properti berupa rumah, kendaraan bermotor, hingga aset likuid dalam bentuk mata uang asing dolar Amerika Serikat, yang mengindikasikan pola pengelolaan keuangan yang kompleks.

Proses penyidikan yang berjalan efektif ini turut dibantu oleh sikap kooperatif dari berbagai pihak yang terpanggil untuk memberikan keterangan.

KPK secara khusus menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan tersebut, yang menjadi faktor pemercepat terungkapnya tabir perkara ini.

“KPK mengapresiasi seluruh pihak yang telah kooperatif memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif,” demikian penyataan yang mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam pemberantasan korupsi.

Penetapan tersangka pada level kebijakan ini membuka babak baru dalam penyidikan, di mana fokus akan bergeser pada pembuktian di pengadilan serta pengusutan lebih dalam untuk memetakan seluruh jaringan dan aliran dana.

Kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjadi momentum koreksi dan perbaikan sistemik dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, untuk memastikan kepercayaan dan hak masyarakat terlindungi di masa depan. (*/Ins-kpk)